VIVA.co.id - PT Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN yang mengelola bandara-bandara di Indonesia mendukung rencana pengambilalihan bandara yang mengalami kerugian oleh Kementerian Perhubungan untuk dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).
Apabila diambil alih oleh Kemenhub diyakini akan lebih mudah untuk mengembangkan bandara. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Farid Nugraha, seperti dilansir dari laman BUMN.go.id mengatakan jika bandara-bandara yang merugi tersebut diambil-alih oleh Kementerian Perhubungan, maka akan mengurangi beban operasional perusahaan.
Hal tersebut tentunya akan berdampak positif bagi keuangan perusahaan.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh pihak Angkasa Pura, terdapat enam bandara yang masih mengalami kerugian di 2014 antara lain Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara El Tari Kupang, Bandara Pattimura Ambon, Bandara Lombok Praya, Bandara Adisumarmo Solo dan Bandara Sam Ratulangi Manado.
Selanjutnya Farid menjelaskan Bandara El Tari Kupang merupakan salah satu calon bandara akan yang akan diambil alih pengelolaannya oleh Kemenhub itu masih ada permasalahan berupa sengketa tanah
dengan TNI AU.
Pada awalnya Bandara Eltari Kupang diserahkan ke AP I untuk dikembangkan, namun pengembangannya sulit karena bandaranya bersatu
dengan Pangkalan Udara TNI AU Eltari.
Sebesar tiga per empat lahan Bandara El Tari Kupang merupakan lahan milik TNI AU sehingga pihak Angkasa Pura siap mengembalikan bandara tersebut dan mendukung rencana dari Kemenhub untuk mengubahnya menjadi BLU.
Farid menambahkan bahwa di Indonesia banyak bandar udara komersial yang landas pacunya dipergunakan bersama dengan TNI AU yang kebanyakan dibangun terlebih dulu untuk kepentingan militer.
Kondisi seperti ini menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan bandara karena terhambat status lahan.
Kepala Humas Angkasa Pura II, Ahmad Syahir mengaku akan mengikuti
kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan bandara yang dinilai
tidak berkembang itu. AP II pemegang sahamnya adalah pemerintah dan pada prinsipnya AP II akan mengikuti kebijakan pemerintah.
Beberapa calon bandara yang akan dikelola dengan skema badan layanan umum (BLU) di bawah operasi Kementerian Perhubungan, di antaranya Bandara El Tari Kupang, Bandara Silangit Sumatera Utara dan Bandara Supadio Pontianak.
Tujuan dari pengelolaan bandara dengan skema BLU ini adalah agar
pengelolaan bisa lebih profesional, efisien dan produktif, serta dapat mengikuti perkembangan zaman.
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
